Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir telah dikenalsebagai bagian Sumatera Selatan sejak sebelum masakemerdekaan.Pada masa kesultanan, daerah ini menjadi salah satukawasan yang penting.Belum diketahui secara tepat bagaimana pola hubunganyang lebih pasti antara keseluruhan daerah-daerah diOgan Komering Ilirdengan pihak kesultanan.Demikian pula bila kita menyimakkronik lokal yang diceritakan penduduk di pedesaan.Masyarakat desa Saranglang,misalnya meyakini bahwa puyangnya salah seorang pejabatdari keraton Palembang.Pada masa Belanda, koloni ini menjadikan SumateraSelatan sebagai satu wilayahkeresidenan yang dipimpin oleh seorang Residen.Menjelang akhir penjajahannya, keresidenan dibagimenjadi afdeeling masing-masingdikepalai oleh seorang Asisten Residen,dengan perincian :•Daerah Palembang dan tanah datar dengan ibukota di Palembang,meliputi Palembang kota, talang Betutu,Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Ilir dan Rawas.•Daerah Pegunungan di Palembang, dengan ibukota di Lahat.Daerah ini meliputi Lematang Ilir,Lematang Ulu, Tanah Pasemah, Tebing Tinggi, dan Musi Ulu.•Daerah Ogan dan Komering Ulu, dengan ibukota di Baturaja.Daerah ini meliputi daerah Komering Ulu, Ogan Ulu, dan Mura Dua.Ketiga afdeeling diatas masing-masing terbagi lagi kepadaonder –afdeling. Pada waktu itu,kawasan sekarang yang dikenal sebagai Ogan Komering Ilirmerupakan dua onder-afdeeling,yaitu onder-afdeeling Ogan Ilir dengan ibukota Tanjung Rajadan onder afdeeling Komering Ilirdengan ibukota Kayuagung. Pembagian ini terus berlangsungsampai masuknya Pemerintahan militerJepang mengganti kolonial Belanda. Jepang menggunakanistilah Syu untuk diterapkan pada keresidenan.Sejauh berkenaan dengan wilayah Ogan dan Komering Ilir,belum diperoleh keterangan yang pasti tentangperubahan-perubahan khusus yang dilakukan oleh Pemerintah militer Jepang terhadaplembaga yang dahulu telah terbentuk pada masa kolonial Belanda. Namun begitu,dengan mengidentifikasi perubahan umum yang diterapkan di Sumatera Selatan, tepatnya bekasKaresidenan Palembang dapat diperoleh sedikit gambaran. Pada masa Jepang, kawasan Palembang dibagimenjadi dua karasidenan (Syu) yaitu Karasidenan Palembang dan Karesidenan Bangka-Belitung.Memasuki kemerdekaan, wilayah Ogan dan Komering Ilir memasuki pula masa revolusi fisik.Beberapa tempat di daerah ini menjadi basis-basis tempat pertahanan para republikein menghadapipihak sekutu Inggris dan pada akhirnya berhadapan langsung dengan Belanda yang bermaksud kembalimenanamkan kekuasaannya. Dikawasan Ogan Komering Ilir dibentuk front-front seperti Front Batun danFront Muara Kamal-Talang Pangeran. Dalam masa perjuangan fisik itu, kawasan ini termasuk pula dalamwilayah perjuangan Ogan komering Area.Masa Orde Baru, membawa perubahan cukup besar di daerah Ogan komering Ilir.Perubahan yang sangatfundamental dalam segi kehidupan masyarakat luas di daerah pedesaan ialahperistiwa pembubaran lembaga marga.Seterusnya, sampai masa sekarang masyarakat pedesaan di Ogan komering Ilirmenemui berbagai pengalaman yang silih berganti.Masing-masing pengalaman historis itu membawa goresan tersendiri dalam ingatankolektif , dampak pada struktur sosial politik,dan memberikan corak pada wujud kebudayaan masyarakat setempat.OKI dan Perang 5 Hari 5 MalamPertempuran Kemerdekaan 5 hari 5 malam di Palembang terjadi pada tanggal1 sampai 5 Januari 1947 (Rabu-Ahad, 8-12 Shafar 1366)mendapat bantuan kekuatan rakyat pedalaman, terutama daerah-daerah yang dekatdengan Palembang seperti Pemulutan, Inderalaya,Tanjung Raja, Jejawi, Sirah Pulau Padang, Kayuagung, daerah-daerah lainnya.Pasca perang 5 hari 5 malam , dalam masa case fire (gencatan senjata) masing-masingpihak mempersiapkan kekuatan dan strategi pertahanan.Di wiiayah Ogan Komering Ilir dan sekitarnya pimpinan militer Republik telahmembentuk brigade pertempuran yang dimaksudkandapat langsung terlibat dalam pertempuran apabila terjadi serangan dari pihak Belanda.Brigade pertempuran Garuda Merahdi tempatkan melingkari garis demakrasi radius 20 Kilometer dari kota Palembang,pada titik rawan yang diperkirakan akan diterobospihak Belanda.Dalam peta pertahanan Ogan Komering Ilir, ada dua klasifikasidaerah yang dianggap titik rawan pada waktu itu.Dilalui dengan kendaraan air adalah sungai Komering dan Sungai Ogan. Sedangkan apabila ditempuh dengan jalan darat,yaitu jalur Palembang-Sirah Pulau Padang-Kayuagung, Palembang-SimpangPayakabung-Kayuagung. Pengamanan keseluruhan inidilakukan dengan membentuk tiga front, yaitu front tengah, front kanan,dan front kiri.Pada tanggal 21 Juli 1947 seluruh pertahanan Republik di front yang melingkarigaris demarkasi 20 Kilometer dariKota Palembang berhasil diterbos oleh Belanda. Keesokan harinya tanggal22 Juli 1947 Belanda sudah dapat mendudukiTanjung Raja dan Kayuagung.Ogan Komering AreaSetelah semua front diduduki Belanda, taktik front di tinggalkan, dan tentaraRI menggunakan cara geriliya dengan targetadalah setiap kedudukan Belanda di seluruh daerah pendudukannya . Dalam konteksini dibentuk dislokasi berdasarkan OganKomering Area dimana sebagai komandan Ogan Area adalah Kapten Riacudu, sedangkanKomering Area adalah Kapten Alamsjah.Markas Ogan Komering Area bersifat mobil, berkedudukan di Campang Tiga. Untukkoordinasi perlawanan rakyat, diangkatwedana perang yang masing-masing dijabat oleh Wedana M. Saleh untuk daerah Komering,Wedana M. Arif untuk daerah Ogan,dengan tugas pokok pengawasan terhadap gerakan tentara Belanda, mengatur bantuanlogistik sehingga gerakan kesatuan geriliyadapat berjalan secara aktif.Selama kurang lebih 3 tahun pertempuran melawan tentara Belanda, terjadiperjuangan yang tak henti-hentinya melibatkanberbagai lapisan rakyat sipil dan militer dengan pengorbanannya masing-masing.Dikalangan militer, tokoh-tokoh yangterlibat dalam perjuangan didaerah Ogan Komering Ilir adalah Kapten AlamsyahRatu Perwira Negara, Kapten Sanaf, Kapten Riacudu,Lettu Asnawi Mangkualam, Lettu Marzuki Jahri, Letda KR Murod, Pelda M. Syueb,Pelda Madri, Letda Nuh Matjan,Letda Asmuni AS, Pelda Alifiah, Pelda M. Ali Hanafiah, Letda Paisol Syt,Letda Matjik AR, Letda Najamudin, Ishak Ibrahim dll.Diplomasi dan Masyarakat SipilDidaerah Ogan Komering Ilir, selama perang geriliya berlangsung,dukungan masyarakat sipil ini berkembang sesuai dengan kondisi setempat.Didaerah ini, masyarakat pedesaan memberikan dukungan yang sangat berartibagi tentara yang bergeriliya. Mereka memberikan bantuan berupa materialseperti ternak, buah-buahan, bahan makanan, perhiasan dan uang. Merekajuga banyak menjalankan tugas sebagai kurir antara pos pertahanan yangsatu dengan yang lainnya. Penduduk setempat selalu bersedia merelakantempatnya untuk dijadikan sebagai tempat persembunyian, sekaligusmenyediakan ransum bagi geriliawan itu.Pertahanan dan perlawanan terhadap Belanda didukung oleh militan yangtergabung dalam berbagai kelompok.Dari barisan lasykar rakyat yang komandannya adalah M. Denin Raden Bayang.Kelompok Badan Pelopor Republik Indonesia (BPRI)dengan tokoh antara lain Achmad Hambali, Hambali Singadilaga,A. Kadir dan A. Rahman.Terbentuk pula Tentara Keamanan Rakyat dipelopori oleh Makmun Martadinatadan menunjuk Abdullah Tauhid sebagai komandan,bersamaan dengan terbentuknya Komite Nasional Indonesia (KNI) KabupatenOgan Komering Ilir. Anggotanya adalah A. Kadir Wiralaga,M. Denin, Braksan Matjan, A. Kosim, Bahusin, R. Bahiramsyah Thalib,Depati Anwar (Meranjat), dan H. Kadir.Kelompok ini dikoordinir melalui suatu lembaga Badan PersatuanPerjuangan Rakyat (BPR). Anggota BPR adalah Achmad Prabu,Hambali Singadilaga, dan Braksan Matjan.Kondisi PemerintahanAkhir tahun 1945 pimpinan pemerintah di Propinsi melakukan pergantianpimpinan di Ogan Komering Ilir.Pergantian itu adalah dari Bun Syiu Co Najamuddin ke pada R. MansyurKramajaya. Najamudin sendiri ditarik ke Palembang.Pada waktu Bun Syu Co di jabat oleh R. Mansyur Kramajaya dibentukperlengkapan pemerintahan. Adapun susunannya ialahR. Mansyur Kramajaya adalah sebagai Bupati, H. Bahar sebagai Kepalapolisi, Braksan Matjan Kepala Sosial,Bahusin Kepala Penerangan, Achmad Matjan Wedana Komering Ilir,A.Hamid Jumpul sebagai wedana Ogan Ilir.Tahun 1948 R. Mansyur Kramajaya diganti oleh Achmad dari tahun1948-1949. Dalam masa ini pada bulan Juli 1948Belanda melakukan Agresi Militer secara serentak di Indonesia,termasuk Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebagai akibatdari serangan tersebut, bukan saja militer yang ditarik mundurke Lampung tetapi juga pejabat pemerintahpun terpaksa mengungsi.Pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatanIndonesia. Setelah pemulihan kedaulatan,Pemerintah RI menyelenggarakan desentralisasi sesuai dengandasar UU 22/1948. Dibentuklah propinsi otonom dandaerah istimewa setingkat propinsi. Disumatera terbentuklahtiga propinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera tengah danSumatera Selatan, tapi dalam tahun 1950 tidak dibentuk menurutUU 22/1948 tersebut, tapi dengan Peraturan Komisaris PemerintahPusat No. 95/Kom/U/1948 dibentuk 10 Kabupaten yang meliputi tiga wilayah karesidenanKarasidenan Bengkulu :•Bengkulu Seluma•Lais Muko-Muko•Manna Kaur•Rejang-LebongKaresidenan Lampung (yang dikuasai RI)•Lampung Selatan•Lampung Tengah•Lampung UtaraKarasidenan Palembang (yang dikuasai RI)•Lematang Pasemah•Musi Rawas•Palembang SelatanDengan terbentuknya lembaga ini, karesidenan Bengkulu,Lampung dan Palembang dihapuskan.Setelah pemerintahan Negara Sumatera Selatan diserahkankepada komisaris Pemerintah RIS,maka Gubernur Sumatera Selatan (yang merangkap sebagaikomisaris tersebut) mengeluarkan ketetapantanggal 20 Maret 1950, No. Gb./100/1950 yang membagiseluruh wilayah karesidenan Palembang dalam 6 Kabupaten yaitu :1. Lahat2. Muara Enim3. Musirawas4. Ogan Komering Ilir5. Ogan Komering Ulu6. Palembang BanyuasinPada tahun itu juga tiga marga lepas dari Ogan Komering Ilir,yaitu Marga Gelumbang, Marga Tambang Kelekar, dan Marga Rambutan.Pasca RevolusiPada tahun 1950 Negara Indonesia benar-benar telah menjadisebuah negara kesatuan yang berdaulat.Masa revolusi fisik melawan pihak asing yang berusahamenanamkan kembali kekuasaannya kembali di tanah air,telah berlalu. Selanjutnya berbagai konflik internalyang selama ini masih terselubung mulai tampilke permukaan satu persatu. Konflik yang terjadi memilikisaling keterkaitan, sehingga melibatkan banyak pihak.Kondisi ini menjadikan hari-hari sepanjang dasawrsa 1950-anitu diramaikan oleh berbagai perselisihan dan pertikaian.Pergolakan dan konflik itu, kebijakan-kebijakan tingkatpusat maupun propinsi telah memberikan corak pula terhadapjalan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di OganKomering Ili . Pada tanggal 20 Maret, terbit SK GubernurNo. Gb.100 tahun 1950 yang menyangkut tentang kabupaten.Pada waktu itu pucuk pimpinan Pemerintah KabupatenOgan Komering Ilir adalah R. Achmad diganti oleh M. Arief.Pada awal masa kepemimpinan M. Arif, tiga marga dalam dariwilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, lepas.Hal tersebut dilakukan merupakan hasil kebijaksanaan dengansegala pertimbangan dari pemerintah daerahtingkat I Sumatera Selatan. Pada masa sebelum itu, di OganKomering Ilir terdapat 29 marga. Setelah terjadipelepasan tiga marga tersebut daerah ini tinggal 26 marga.Adapun marga-marga yang lepas dari Ogan Komering Ilirtersebut adalah Marga Gelumbang, Tambang Kelekar,dan Rambutan. Marga Gelumbang, Marga Tambang Kelekardimasukkan Kewedanan Prabumulih. Marga Rambutan dilepas masuk ke Banyuasin.Pada tanggal 9 Mei 1951 terbit SK Gubernur PropinsiSumatera Selatan No. Gb/53/1951 tentang Pemilihandan Pembaharuan Dewan Perwakilan Rakyat dari Margadan Daerah-daerah yang setingkat dengan itu dalam daerahProvinsi Sumatera Selatan. Undang-Undang ini padadasarnya memberikan pedoman bagi reposisi marga dalam negaraRepublik Indonesia sehingga menjadi relevan denganperkembangan mutakhir pada masa itu. Disusul oleh SK Gubernurno. 54 mengenai pemilihan Pamong Praja dan Khotib,serta SK Gubernur Nomor 101/1951, Nomor 111/1951, dan 114/1951tentang Kepala Marga dll Pamong Marga, langsungoleh rakyat. Ketika SK ini diterbitkan Pimpinan Ogan Komering Ilir dijabatoleh M. Arif yang menjabat dari tahun 1950-1953. Setelah itu M.Arif diganti oleh Husni yang menjabat dari tahun 1953 sampai 1954.Pemilu PertamaTahun 1955 dilakukan Pemilihan Umum untuk yang pertamakali sejak kemerdekaan. Di Ogan Komering Ilir, intrik daripihak PKI terhadap kaum muslimin muncul dengan berbagaicara. Demikian pula penentangan kaum muslimin yang dimotorioleh partai-partainya dan para alim ulama, juga tidak kalahkerasnya. Konflik tajam yang terjadi di setiap hari. Kondisisemacam ini sangat menghambat proses pembahasan konstitusiyang diamanatkan melalui Pemilu 1955 itu. Tahun 1955 sampai1956 pimpinan di Ogan Komering Ilir dijabat oleh Achmad Matjan.Pada awal tahun 1956 Achmad Matjan diganti oleh M. Solehyang menjabat dari tahun 1956 sampai tahun 1957. Pada tahun1956 itu terbit Undang-undang no. 4/1956 tentang PembentukanDaerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerahPropinsi Sumatera Selatan. Undang-undang ini menempati no.55 dalam Lembaran Negara RI, dan No. 1091 dalam Tambahan Lembaran Negara.Berdasarkan Undang-undang itu, di Sumatera Selatan terdapat14 Kabupaten termasuk Ogan Komering Ilir dengan PemerintahDaerah yang berkedudukan di Kayuagung. Empat belas Kabupatendi lingkungan Sumatera Selatan yang dimaksud dalam undang-undangitu masih mencakupi daerah–daerah yang sekarang berada di propinsiLampung, Bengkulu dan Bangka-Belitung.Undang-undang ini munculsebagai Undang-undang darurat. Pada awal tahun 1958 M. Solehdiganti oleh R.Abubakar yang menjabat tahun 1958 sampai 1959.Inilah masa-masa semakin runcing dengan pergolakan multi-dimensi.Pembahasan konstitusi belum selesai jua. Bulan Juli 1958, untukmengatasi berbagai problematika yang ada, Nasution mengusulkanagar kembali ke Undang-undang Dasar 1945, menurutnya, cara iniakan lebih baik meyusun konstitusi baru. Undang-undang yang lamatersebut menetapkan kabinet presidensial dengan presiden yang kuat,bertanggungjawab kepada MPR yang jarang bersidang, tetapi presidenmemerlukan persetujuan DPR
Eskalasi KonflikKonflik yang telah terjadi sejak awal dasawarsa 1950 an mengalamipeningkatan menjadi semakin terbuka, dan muncul dalam bentuk yangsemakin keras. Tidak hanya muncul di sekitar pusat kekuasaan diJakarta, tapi konflik itu merembes pula sampai ke daerah-daerah.Ketidakpuasan dalam tubuh tentara bertemu dengan problem masyarakatsipil di daerah, serta persoalan politisi dengan kepentingan-kepentingan partainya. Pertemuan berbagai masalah ini mempercepateskalasi konflik menjadi suatu kemarahan sosial di daerah. Salahsatu diantaranya bermanifestasi dalam bentuk tuntunan akan adanyareformasi di pusat pemerintahan.Tanggal 8 maret 1956 (Kamis 25 Rajab 1375). DPRD sumatera selatanmengajukan mosi tidak percaya pada tanggal 24 Desember 1956(Senin 13 Jumadil Awal 1376) Kolenel Berlian, Panglima tentarateritorium IV (meliputi sub Palembang, Bengkulu, Lampung, Jambi)memaksa Gubernur Sipil mengambil langkah otonomi. Tindakan inidilakukan oleh Berlian menyusul Komandan Resimen Sumatera Utara,Simbolon, yang telah mengambil-alih kekuasan di wilayahnya. Padabulan September 1957 panglima T.T. Sumatera Selatan, Letkol Barlianbersama Letkol Ahman Husein dan Letkol H.N.V. Sumual bersama –samamembuat Piagam Persetujuan Palembang. Dalam piagam itu diajukanpokok tuntutan, sebagai berikut:•Menuntut segera dipulihkannya Dwitunggal dalam rangka PimpinanNegara, demi untuk keutuhan Negara dan Bangsa dan jika ini tidakmungkin, harus diambil jalan lain yang tegas.•Segera mengganti Pimpinan Angkatan Darat sebagai langkah pertamaterhadap stabilisasi Tentara Nasional Indonesia yang akan menjadilandasan mutlak bagi Stabilisasi Negara.•Dilaksanakannya de-sentralisasi dalam sistem Pemerintahan Negarayang antaranya meliputi pemberian otonomi yang luas bagi Daerahdan feorganisasi dalam organ-organ sentral bagi pusat.•Pembentukan senat•Peremajaan dan penyederhanaan di seluruh lapangan dan tingkatan.•Melarang yang pada dasarnya berpusat internasional.Sebagai terbaca dari butir- Komunisme butir yang dikutip di atas,ketiga perwira yang memimpin tiga daerah bergorak itu mengarahkantuntutannya pada tuntutan reformasi di tubuh pemerintah dan tentara.Otoritas dan DemokrasiDalam pidatonya pada tanggal 28 Oktober 1956 (Ahad,23 Rabiul awal 1376)Sukarno meminta agar partai-partai di bubarkan, dan dua harikemudian ia mengajukan konsep tentang Demokrasi terpimpin.Masyumi menentang gagasan itu, PNI dan NU bersikap ambivalen(mendua), sedangkan PKI mendukung dengan harapan partai tidakdibubarkan. Keempat partai ini masing-masing memilikibasis masa di Ogan Komering Ilir.Perselisihan politisi dengan Sukarno semakin memuncak,sedangkan di daerah pergolakan PRRI dan Permesta di daerahsemakin reda. Tanggal 26 Juni 1959 (Jumat,19 Dzul Hijjah 1378)dikeluarkan UU No.28 sebagai penetapan terhadap Undang-UndangDarurat Nomor 5 tahun 1956, dan undang-undang DaruratNomor 6 tahun 1957 mengukuhkan keberadaan Kabupaten Ogan Komering Ilir.Pada tanggal 5 Juli 1959 Sukarno mengeluarkan Dekrit yangisinya kembali kepada Undang-Undang 1945, yang mana diharapkannegara lebih stabil setelah memperoleh kembali landasannya yangsemula. Dengan penetapan landasan itu, bagi Sukarno dan jugaNasution suasana menjadi lebih kondusif bagi proses peyelenggaranpemerintah. Di Ogan Komering Ilir, tantanan pemerintah telah lebihsempurna dengan mulai terbentuknya perlengkapan pemerintahan sejak dariBupati R.Mansyur Kramajaya. Dengan begitu, setahap demi setahap sistempemerintahan dn kehidupan masyarakat sudah mulai diatur semakin bruntal,kehidupan mesti diteruskan dan roda pemerintahan harus tetap berjalan.Sekitar Dekrit 1959Sementara itu, harapan akan pergeseran kekuatan dalam birokrasimenuju otonomi daerah, diapresiasi melalui Pen. Pres No.6/1959.DPRD dihapuskan dan diganti dengan Badan Pemerintah Harian (BPH).Hal tersebut secara serentak dibentuk diseluruh daerah, termasukKabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Ogan Komering Ilir.Anggota-anggota BPH merupakan pembantu-pembantu KepalaDaerah dengan tugas lain sebagai Penasehat Kepala Daerah.Pemerintah Kolegial diganti dengan Pemerintah Tunggal.Pejabat ini diangkat dan diberhentikan oleh instansi pusat.Kepala Daerah mengemban tugas dua fungsi sekaligus, yaitusebagai pejabat negara adalah pemerinta pusat dan sebagaialat pemerintah daerah.Sejak masa awal Orde Baru, telah diluncurkan wacanamodernisasi yang secara konkret selanjutnya diwujudkandalam berbagai bentuk pembangunan. Dalam konteks itu,pada masa masa awal Orde Baru, keberadaan Marga sebagaisuatu kesatuan administratif masih tetap dipertahankan dandiadaptasi dengan kebutuhan dari propinsi maupun dari pusat.Dalam konteks Pelita, sebagaimana diamanatkan oleh GubernurSumatera Selatan pada waktu itu bahwa kepala Marga bersama DPR .Marga bertanggungjawab melakukan inisiatif membangun marganya,meliputi : jalan marga, jembatan-jembatan marga, bangunan-bangunanmarga seperti kantor marga, rumah-rumah marga, gedung-gedungsekolah, mesjid, dll.Agar pelaksanaan pekerjaan marga (Marga Werken) berjalan efektif,dan sepanjang belum diatur, maka pemerintah Marga (Pasirah bersamadewan marga) berjalan efektif, dan sepanjang belum diatur, makapemerintah Marga (Pasirah bersama dewan marga) memiliki keharusanuntuk mengaturnya.Keadaan ini terus berlangsung sampai diterapkannya UU No. 5/1974,yang memberikan kewenangan lebih kuat kepada pihak kecamatan danmengatur masyarakat dalam lingkungan marga. UU No. 5/1979 yang diSumatera Selatan diapresiasi dengan SK Pembubaran Marga menyempurnakanproses de-tradisionalisasi yang sebelumnya telah berlangsung.Demokrasi dan BirokrasiSuasana kultur dan kondisi alam di daerah Ogan Komering Ilir,merupakan suatu faktor yang mendukung keberlangsungan danmenyebabkan perubahan Birokrasi dan struktur kelakuan birokritas.Sementara itu, birokrasi muncul dalam reformasi negara sebagaialat untuk menjalankan aturan serta pemerintahan. Keadaan inimemerlukan adaptasi yang rasional sehingga proses kultur dapatmengakomodasi kebutuhan sosio-kultur setempat atau sebaliknyakondisi sosio-kultur itu tidak mengganggu rasionalitas danefektivitas Birokrasi.Pemerintah di daerah, sesuai dengan desain pokok dan konsep umumyang dirancang dari pusat kekuasaan, mengalami berbagai pembenahan.MPR hasil Pemilu 1971 sesuai TAP No. V/MPR/1973, mengeluarkan Undang-undangno. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah yangmenitikberatkan otonomi daerah tingkat II. Dalam Undang-Undang iniditekankan bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah danDPRD. Kepala Daerah tidak didampingi suatu BPH sebagai badan penasehatdalam bidang eksekutif, tetapi didampingi oleh Dinas-Dinas danSekretariat Daerah di bidang Pemerintahan Daerah.Berikut adalah nama Pejabat Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir :1. A. Najamuddin 1944 - 19452. M. Mansur Kramajaya 1946 - 19473. M. Arif 1950 - 19524. Husni 1953 - 19545. Achmad Macan 1955 – 19566. M. Sholeh 1956 – 19587. M. Abubakar 1958 – 19598. Basri 1959 - 19609. Mayor Nuh Macan 1960 - 196410. Usman 1964 - 196611. H. A. Latief Rais 1966 - 197912. H. M. Yusuf Halim 1979 - 198913. H. A. Rasyid Rais 1989 - 199914. F. Rozi Dahlan 1999 - 200415. Ir. H. Ishak Mekki, MM 2004 - Sekarang
Eskalasi KonflikKonflik yang telah terjadi sejak awal dasawarsa 1950 an mengalamipeningkatan menjadi semakin terbuka, dan muncul dalam bentuk yangsemakin keras. Tidak hanya muncul di sekitar pusat kekuasaan diJakarta, tapi konflik itu merembes pula sampai ke daerah-daerah.Ketidakpuasan dalam tubuh tentara bertemu dengan problem masyarakatsipil di daerah, serta persoalan politisi dengan kepentingan-kepentingan partainya. Pertemuan berbagai masalah ini mempercepateskalasi konflik menjadi suatu kemarahan sosial di daerah. Salahsatu diantaranya bermanifestasi dalam bentuk tuntunan akan adanyareformasi di pusat pemerintahan.Tanggal 8 maret 1956 (Kamis 25 Rajab 1375). DPRD sumatera selatanmengajukan mosi tidak percaya pada tanggal 24 Desember 1956(Senin 13 Jumadil Awal 1376) Kolenel Berlian, Panglima tentarateritorium IV (meliputi sub Palembang, Bengkulu, Lampung, Jambi)memaksa Gubernur Sipil mengambil langkah otonomi. Tindakan inidilakukan oleh Berlian menyusul Komandan Resimen Sumatera Utara,Simbolon, yang telah mengambil-alih kekuasan di wilayahnya. Padabulan September 1957 panglima T.T. Sumatera Selatan, Letkol Barlianbersama Letkol Ahman Husein dan Letkol H.N.V. Sumual bersama –samamembuat Piagam Persetujuan Palembang. Dalam piagam itu diajukanpokok tuntutan, sebagai berikut:•Menuntut segera dipulihkannya Dwitunggal dalam rangka PimpinanNegara, demi untuk keutuhan Negara dan Bangsa dan jika ini tidakmungkin, harus diambil jalan lain yang tegas.•Segera mengganti Pimpinan Angkatan Darat sebagai langkah pertamaterhadap stabilisasi Tentara Nasional Indonesia yang akan menjadilandasan mutlak bagi Stabilisasi Negara.•Dilaksanakannya de-sentralisasi dalam sistem Pemerintahan Negarayang antaranya meliputi pemberian otonomi yang luas bagi Daerahdan feorganisasi dalam organ-organ sentral bagi pusat.•Pembentukan senat•Peremajaan dan penyederhanaan di seluruh lapangan dan tingkatan.•Melarang yang pada dasarnya berpusat internasional.Sebagai terbaca dari butir- Komunisme butir yang dikutip di atas,ketiga perwira yang memimpin tiga daerah bergorak itu mengarahkantuntutannya pada tuntutan reformasi di tubuh pemerintah dan tentara.Otoritas dan DemokrasiDalam pidatonya pada tanggal 28 Oktober 1956 (Ahad,23 Rabiul awal 1376)Sukarno meminta agar partai-partai di bubarkan, dan dua harikemudian ia mengajukan konsep tentang Demokrasi terpimpin.Masyumi menentang gagasan itu, PNI dan NU bersikap ambivalen(mendua), sedangkan PKI mendukung dengan harapan partai tidakdibubarkan. Keempat partai ini masing-masing memilikibasis masa di Ogan Komering Ilir.Perselisihan politisi dengan Sukarno semakin memuncak,sedangkan di daerah pergolakan PRRI dan Permesta di daerahsemakin reda. Tanggal 26 Juni 1959 (Jumat,19 Dzul Hijjah 1378)dikeluarkan UU No.28 sebagai penetapan terhadap Undang-UndangDarurat Nomor 5 tahun 1956, dan undang-undang DaruratNomor 6 tahun 1957 mengukuhkan keberadaan Kabupaten Ogan Komering Ilir.Pada tanggal 5 Juli 1959 Sukarno mengeluarkan Dekrit yangisinya kembali kepada Undang-Undang 1945, yang mana diharapkannegara lebih stabil setelah memperoleh kembali landasannya yangsemula. Dengan penetapan landasan itu, bagi Sukarno dan jugaNasution suasana menjadi lebih kondusif bagi proses peyelenggaranpemerintah. Di Ogan Komering Ilir, tantanan pemerintah telah lebihsempurna dengan mulai terbentuknya perlengkapan pemerintahan sejak dariBupati R.Mansyur Kramajaya. Dengan begitu, setahap demi setahap sistempemerintahan dn kehidupan masyarakat sudah mulai diatur semakin bruntal,kehidupan mesti diteruskan dan roda pemerintahan harus tetap berjalan.Sekitar Dekrit 1959Sementara itu, harapan akan pergeseran kekuatan dalam birokrasimenuju otonomi daerah, diapresiasi melalui Pen. Pres No.6/1959.DPRD dihapuskan dan diganti dengan Badan Pemerintah Harian (BPH).Hal tersebut secara serentak dibentuk diseluruh daerah, termasukKabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Ogan Komering Ilir.Anggota-anggota BPH merupakan pembantu-pembantu KepalaDaerah dengan tugas lain sebagai Penasehat Kepala Daerah.Pemerintah Kolegial diganti dengan Pemerintah Tunggal.Pejabat ini diangkat dan diberhentikan oleh instansi pusat.Kepala Daerah mengemban tugas dua fungsi sekaligus, yaitusebagai pejabat negara adalah pemerinta pusat dan sebagaialat pemerintah daerah.Sejak masa awal Orde Baru, telah diluncurkan wacanamodernisasi yang secara konkret selanjutnya diwujudkandalam berbagai bentuk pembangunan. Dalam konteks itu,pada masa masa awal Orde Baru, keberadaan Marga sebagaisuatu kesatuan administratif masih tetap dipertahankan dandiadaptasi dengan kebutuhan dari propinsi maupun dari pusat.Dalam konteks Pelita, sebagaimana diamanatkan oleh GubernurSumatera Selatan pada waktu itu bahwa kepala Marga bersama DPR .Marga bertanggungjawab melakukan inisiatif membangun marganya,meliputi : jalan marga, jembatan-jembatan marga, bangunan-bangunanmarga seperti kantor marga, rumah-rumah marga, gedung-gedungsekolah, mesjid, dll.Agar pelaksanaan pekerjaan marga (Marga Werken) berjalan efektif,dan sepanjang belum diatur, maka pemerintah Marga (Pasirah bersamadewan marga) berjalan efektif, dan sepanjang belum diatur, makapemerintah Marga (Pasirah bersama dewan marga) memiliki keharusanuntuk mengaturnya.Keadaan ini terus berlangsung sampai diterapkannya UU No. 5/1974,yang memberikan kewenangan lebih kuat kepada pihak kecamatan danmengatur masyarakat dalam lingkungan marga. UU No. 5/1979 yang diSumatera Selatan diapresiasi dengan SK Pembubaran Marga menyempurnakanproses de-tradisionalisasi yang sebelumnya telah berlangsung.Demokrasi dan BirokrasiSuasana kultur dan kondisi alam di daerah Ogan Komering Ilir,merupakan suatu faktor yang mendukung keberlangsungan danmenyebabkan perubahan Birokrasi dan struktur kelakuan birokritas.Sementara itu, birokrasi muncul dalam reformasi negara sebagaialat untuk menjalankan aturan serta pemerintahan. Keadaan inimemerlukan adaptasi yang rasional sehingga proses kultur dapatmengakomodasi kebutuhan sosio-kultur setempat atau sebaliknyakondisi sosio-kultur itu tidak mengganggu rasionalitas danefektivitas Birokrasi.Pemerintah di daerah, sesuai dengan desain pokok dan konsep umumyang dirancang dari pusat kekuasaan, mengalami berbagai pembenahan.MPR hasil Pemilu 1971 sesuai TAP No. V/MPR/1973, mengeluarkan Undang-undangno. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah yangmenitikberatkan otonomi daerah tingkat II. Dalam Undang-Undang iniditekankan bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah danDPRD. Kepala Daerah tidak didampingi suatu BPH sebagai badan penasehatdalam bidang eksekutif, tetapi didampingi oleh Dinas-Dinas danSekretariat Daerah di bidang Pemerintahan Daerah.Berikut adalah nama Pejabat Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir :1. A. Najamuddin 1944 - 19452. M. Mansur Kramajaya 1946 - 19473. M. Arif 1950 - 19524. Husni 1953 - 19545. Achmad Macan 1955 – 19566. M. Sholeh 1956 – 19587. M. Abubakar 1958 – 19598. Basri 1959 - 19609. Mayor Nuh Macan 1960 - 196410. Usman 1964 - 196611. H. A. Latief Rais 1966 - 197912. H. M. Yusuf Halim 1979 - 198913. H. A. Rasyid Rais 1989 - 199914. F. Rozi Dahlan 1999 - 200415. Ir. H. Ishak Mekki, MM 2004 - Sekarang
